“Warisan” dari kebijakan pendidikan Jokowi yang diberikan kepada Prabowo
Pencalonan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden, yang memicu kontroversi, akan dimulai pada 20 Oktober 2024.
Untuk mengawasi pemerintahan mereka, edisi khusus #PantauPrabowo diterbitkan bersama TCID Author Network. Edisi ini memeriksa sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo dan memberikan nasihat untuk Prabowo-Gibran dalam menjalankan tugasnya.
Berakhirnya pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo pada Oktober 2024 menimbulkan banyak pertanyaan tentang kebijakan yang biasanya berubah sesuai dengan perubahan politik, termasuk kebijakan pendidikan.
Namun, produk kampus seharusnya dapat menyelesaikan masalah masyarakat melalui kegiatan Tri Dharma—pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Penggunaan indikator pemeringkatan internasional, seperti jumlah publikasi, sitasi, dan hibah, lebih fokus pada kuantitas daripada kualitas dampak riset, juga dapat menunjukkan kiblat internasional ini.
Selain itu, sistem pemeringkatan internasional terlalu bergantung pada pengindeks jurnal terkemuka. Pada kenyataannya, sistem ini menjadi tempat untuk kapitalisme dan perjokian jurnal.
Sebab riset dasar di Indonesia, salah satunya adalah teori baru, masih sangat sedikit, kebijakan pendidikan di era Prabowo harus fokus pada pembuatan teori baru sebagai tingkat penelitian tertinggi.
Nasib profesi dosen
Pemerintahan Jokowi juga melakukan perubahan pada administrasi karier dan pengakuan angka kredit dosen, yang sempat menjadi kontroversi.
Kemendibudristek baru-baru ini mengeluarkan Permendikbudristek No.44/2024 yang mengatur perubahan dalam karir dosen. Karena aturan terbaru ini akan mulai diberikan kepada dosen dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbudristek pada tahun 2025, mereka akan mendapatkan keuntungan dari tunjangan kinerja. Selain itu, batasan kuota untuk sertifikasi dosen telah dibebaskan, memberikan lebih banyak kesempatan bagi dosen untuk mendapatkan sertifikat pendidik.
Namun, pemerintahan Prabowo harus mempertimbangkan beberapa poin penting dari kebijakan ini.
Pemerintah Prabowo harus lebih menekankan pada kontribusi dan kebaruan riset daripada meminta dosen untuk segera menentukan rumpun ilmu karena menjadi acuan penilaian jenjang karier. Jadi, peta perjalanan riset klik disini dosen akan menunjukkan tingkat temuan baru yang semakin meningkat yang menghasilkan kesimpulan teoretis atau bahkan menciptakan sistem di antara teori. Ini adalah sesuatu yang saat ini kurang populer di lingkungan akademis nasional. Selain itu, standar linieritas tidak lagi relevan dengan situasi global.
Ini juga terkait dengan aturan baru yang melimpahkan kewenangan pemberian gelar profesor dari negara ke masing-masing kampus untuk memenuhi tujuan ideal satu program studi satu guru besar. Kebijakan ini rawan kesalahan karena, dengan jabatan guru besar dari negara saja, masih banyak kecurangan yang terjadi dalam persaingan untuk jabatan profesor.
Kursi Merdeka
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), program andalan Kemendikbudristek, memiliki keuntungan karena memungkinkan siswa untuk memilih model pembelajaran yang beragam dan memilih bidang studi mereka sendiri.
Meskipun ada banyak lulusan sarjana baru yang menganggur, salah satu program turunan MBKM—link and match dengan dunia kerja—juga patut diapresiasi.
Melalui program magang bersertifikat atau praktisi mengajar, dua kebijakan ini dapat meningkatkan kerja sama antara pendidikan dan dunia kerja. Program-program ini akan memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan akademik yang benar-benar relevan dengan dunia kerja.